AKTOR DAN PROSES KOMUNIKASI PEMERINTAHAN II

 PENGERTIAN KOMUNIKASI

 

                Komunikasi adalah: proses dimana seorang individu memindahkan secara terus menerus simbol verbal untuk mengubah perilaku individu lain.

     Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin communicat(us) yang berkaitan erat dengan kata communicare yang berarti make common yang juga berkaitan erat dengan dengan kata community. Jadi, komunikasi bisa terjadi jika kegiatan itu bertolak dari kondisi tertentu. Kegiatan komunikasi itu ditandai dengan dengan adanya hubungan/interaksi antar pihak yang bersangkutan.

     Definisi komunikasi pada perkembangan saat ini, berbeda dengan definisi komunikasi pada masa lalu. Sejak lama definisi komunikasi dititikberatkan pada proses peyakinan atau usaha untuk merubah tingkah laku orang lain. Namun Communication Theory Today (mulai 1995) memberikan definisi yang berbeda mengenai komunikasi. Yang pertama, memberi penekanan pada proses penyampaian berita berdasarkan teori Lasswell tentang komunikasi :’who says what in which channel to whom with what effect’. Sedangkan yang kedua, memberi penekanan pada proses pertukaran nilai atau proses pertukaran pikiran. Kemudian menurut Littlejohn pentingnya suatu komunikasi adalah : ’sesuatu yang sehari-hari terlihat biasa, berubah menjadi teka-teki besar bagi seseorang begitu ia bermaksud mencari makna/pengertian yang tersembunyi di dalam sesuatu itu. Jadi, komunikasi bertujuan untuk mencari makna.

      Dari definisi di atas, komunikasi memang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan kita dalam rangka mencari makna. Hal tersebut tak terkecuali dalam bidang pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, memang memungkinkan bagi hadirnya sistem-sistem lainnya. Dalam hal ini terbentuk hubungan pemerintahan dan komunikasi antara pemerintahan dengan yang diperintah. Inilah yang kemudian disebut dengan Komunikasi Pemerintahan.

Menurut para ahli
Wiliam albig”public opinion”:proses pemindahan simbol yang bermakna diantara individu2.
Kincaid:proses saling berbagi/menggunakan informasi secara bersama dan bertalian antara para peserta dlm proses informasi.
Siporin:proses pertukaran informasi antara dua orang/lebih dan dalam peroses itu terjadi kegiatan memberi/mengirim,menerima dan menanggapi pesan2 diantara orang2 yang berinteraksi.
Myers &myers:titik pusat kekuatan yang menyatukan diantara yang berbeda sebagai koordinasi karena akan bergerak pada duatu tindakan yg terorganisir.
Erliana Hasan: proses menyampaikan pikiran dan perasaan dari seseorang kepada orang lain guna menyatukan kekuasaan sehingga orang2 tersebut bergerak pada tindakan yang terorganisir.

Komunikasi berasal dari bahasa inggris yang memiliki asal usul kata dari bahasa latin yaitu communis artinya milik bersama atau membagi yang merupakan sebuah proses untuk membangun kebersamaan dan pengertian. Kemudian secara terminologi, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya atau banyak pihak supaya bisa terhubung dengan lingkungan yang ada disekitarnya.

Secara mendasar, untuk membuat mengerti seseorang maka diperlukan komunikasi verbal karena komunikasi bisa terjadi jika ada kesamaan antara si pemberi pesan dengan si penerima pesan.Walaupun demikian, ternyata kita masih berkomunikasi antara kedua belah pihak dengan menggunakan bahasa tubuh, semisal mengangguk-angguk, menggeleng-geleng dan tersenyum.

Dalam mendefinisikan komunikasi, begitu banyak ahli yang mencoba mengartikan komunikasi, berikut informasi tentang pengertian komunikasi menurut para ahli:

Pengertian Komunikasi menurut para ahli

– Pengertian komunikasi menurut William J. Seller adalah suatu proses dimana simbol nonverbal       dan verbal dikirimkan, diterima dan diberi makna.

– Pengertian komunikasi menurut Raymond Ross adalah suatu proses yang menyortir, memilikh dan mengirim simbolsimbol yang sedemikian rupa sehingga dapat membantu pendengar dalam membangkitkan daya respon atau pemaknaan dari sebuah pemikiran yang selaras dengan yang dimaksud oleh komunikator.

– Pengertian komunikasi menurut Carl I. Hovland adalah sebuah proses yang mungkin seseorang dapat menyampaikan rangsangan atau dengan lambang verbal yang bertujuan untuk mengubah pola tingkah laku orang lain.

– Pengertian komunikasi menurut Onong Uchjana Effendy adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain dengan bertujuan untuk memberitahu, mengeluarkan pendapat, mengubah pola sikap atau perilaku baik langsung maupun tidak langsung.

– Pengertian komunikasi menurut Colin Cherry adalah suatu proses yang pihak-pihak saling menggunakan informasi dalam mencapai tujuan secara bersama dan mengaitkan hubungan antar penerus rangsangan dan pembangkitan balasannnya.

– Pengertian komunikasi menurut Forsdale adalah sebuah proses yang dalam sistem terbentuk dan dipelihara serta diubah dengan bertujuan agar sinyal-sinyal yang dikirimkan dan dapat diterima dengan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

– Pengertian komunikasi menurut Everett M. Rogers adalah sebuah proses dimana ide dialihkan dari satu sumber ke penerima lainnya dengan tujuan untuk mengubah pola perilaku mereka.

– Pengertian komunikasi menurut Ruben dan Steward adalah suatu proses mengaitkan individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam suatu komunitas, kelompok, organisasi dan masyarakat yang menciptakan dan merespon pesan dengan tujuan beradaptasi dengan lingkungan yang satu dengan lainnya.

– Pengertian komunikasi menurut Deddy Mulyana terdiri atas tiga konseptual yaitu komunikasi sebagai interaksi, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi sebagai tindakan satu arah.

– Pengertian komunikasi menurut William I. Gorden dapat dikategorikan menjadi empat yaitu komunikasi instrumental, komunikasi ritual, komunikasi sosial, dan komunikasi ekspresif.

– Pengertian komunikasi menurut Ruben dan Steward dalam ilmu komunikasi adalah komunikasi merupakan suatu kegiatan kompleks, komunikasi merupakan suatu bidang yang populer, komunikasi merupakan hal yang vital untuk suatu kedudukan atau posis yang efektif, komunikasi merupakan sesuatu yang mendasar dalam kehidupan dan komunikasi merupakan suatu pendidik yang tinggi dan tidak menjadi kompetensi komunikasi yang baik.

PENGERTIAN PEMERINTAHAN

Pemerintahan

Secara etimologis istilah pemerintahan berasal dari kata dasar perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu yang harus dijalankan. Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Pengertian ini berlaku bagi pemerintahan yang berdaulat maupun yang tidak berdaulat.Pemerintah yang berdaulat mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangga nasional dan memiliki monopoli unuk melaksanakan kekuasaan yang bersifat memaksa. Dalam konteks urusan rumah tangga tercakup melindungi masyarakat dan wilayah negara, meningkatkan taraf hidup dan lingkungan hidup, memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan.            

Komunikasi pemerintahan

      Komunikasi pemerintahan adalah proses penyampaian ide-ide, gagasan-gagasandan program pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara yaitu kesejahteraan rakyat.

Pemerintah saat ini menggunakan  komunikasi pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan persamaan persepsi di antara masyarakat dan pemerintah terhadap suatu kebijakan.
Komunikasi pemerintahan yang terjadi di indonesia pun lebih cenderung pada model komunikasi dua arah di mana komunikator/pemerintah mendapat masukan-masukan dari komunikan/masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam setiap langkahnya ketika membuat kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan masyarakat.

Peran aktor Negara dan Non-negara dalam Hubungan Internasional

Sesuai dengan namanya, yang dimaksud dengan aktor adalah pemain pelaku yang berperan, dalam Hubungan Internasional aktor adalah mereka atau sesuatu yang dapat memengaruhi kejadian-kejadian internasional, dalam arti perilaku atau tindakan mereka bisa berpengaruh langsung atau tidak langsung pada pola Hubungan Internasional, dan dalam perkembangannya, aktor Hubungan Internasional terbagi menjadi dua, yaitu aktor negara (state actor) dan aktor non negara (non-state actors).

Kedua aktor itu (negara dan non-negara) disebut aktor Hubungan Internasional karena 3 hal, yaituinteraksi, tentang bagaimana dia berinteraksi dengan aktor Hubungan Internasional lainnya.Pengaruh, tentang bagaimana aktor itu mempengaruhi aktor lainnya sehingga mendapatkan kepentingan yang ingin di capai, dan kapasitas, tentang bagaimana kapasitas yang cukup untuk mempengaruhi interaksi internasional (Wardhani, 2012). Tiga hal itulah yang menjadi bahan dasar pertimbangan sehingga dapat disebut aktor Hubungan Internasional.

State/negara mulai diakui dan menjadi aktor Hubungan Internasional sejak perjanjian westhpalia tahun 1648, sejak saat itulah negara dipandang sebagai aktor berlegitimasi dalam Hubungan Internasional, adapun alasan state menjadi aktor dalam Hubungan Internasional karena memiliki pemerintahan, rakyat dan daerah teritorial yang jelas sehingga menimbulkan suatu identitas tersendiri (nation) suatu negara (state) dalam pergaulan dan hubungan internasional, nation yang dimaksud disini adalah sekelompok masyarakat yang saling mengenali satu sama lain sebagai sebuah identitas umum yang tinggal daam suatu negara (state) tertentu, perlu diketahui juga bahwa nation tidak sama dengan state/country, nation lebih mengenai keterikatan atau identitas, dan nation lebih kepada feeling dan identify yang ingin ditunjukkan (Wardhani, 2012).

Peran aktor negara (state) sangat penting dalam Hubungan Internasional, karena sebagai aktor yang berlegitimasi dan berdaulat state mempunyai wewenang dan peran yang khusus yang tidak dimiliki oleh non state actors, misalnya saja; hanya negara yang boleh menyatakan dan melakukan perang dengan negara lain, masyarakat/penduduk menyerahkan rasa loyalty mereka terhadap negara, dan hanya negara yang dapat mengambil kebijakan – kebijakan yang terkait dalam Hubungan Internasional.

Pada jaman sebelum adanya non state actors, state dipandang sebagai aktor yang utama (Dugis, 2012). Namun seiring bertambahnya fenomena dan isu yang terkait dengan kelangsungan hidup negara , maka aktor-aktor dalam Hubungan Internasional pun bertambah, kemudian ada juga faktor yang menyebabkan munculnya aktor non-negara, yaitu masalah atau isu yang pada umumnya bersifat global dan  universal seperti penganiayaan buruh atau TKI, perdagangan obat-obat terlarang, penjualan manusia, pemanasan global dan pelanggaran HAM dan sebagainya. Meski secara empiris aktor state dianggap sebagai aktor yang paling utama, pada kenyataannya aktor non state bisa menjadi lebih luas, global hingga negara tidak mampu mencegah,  seperti aliran informasi misalnya, tidak ada negara satupun yang bisa mencegah masuknya informasi-informasi yang beredar dalam dunia internasional (Wardhani,2012). Dan dalam aktivitas dan perkembangannya hubungan antara state dan non state actors sudah sangat interliks atau terkoneksi satu sama lain,  seperti jaring laba-laba jika ada gangguan disatu tempat maka akan berdampak ke tempat lainnya, contoh: bom bali, peristiwa World Trade Center, krisis yunani. Hal ini sama seperti konsep cobweb model yang dijelaskan oleh John Burton dalam bukunya “world society” 1972.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan state dan non state actors tidak dapat dikategorikan sebagai aktor yang terpisah, keduanya saling terhubung dan menjalankan peran masing-masing yang saling berpengaruh, apabila ada gangguan maka semua akan merasakan dampak dan pengaruhnya. Tidak selalu aktor negara adalah the main actor dan juga tidak selalu aktor non-negara mempunyai pengaruh yang lebih besar dan luas daripada aktor negara.

ü  pengertian Suprastruktur politik dan Infrastruktur politik?

-       Suprastruktur politik
Suprastruktur politik ialah lembaga politik yang dibuat oleh negara guna melakukan tugas (kekuasaan) negara. Suprastruktur politik yang dibentuk atas ajaran Trias Politika dibagi menjadi tiga, yait

ü   kekuasaan eksekutif ialah sebuah kekuasaan guna melaksanakan peraturan perundang-undangan,

ü  kekuasaan yudikatif ialah sebuah kekuasaan guna mempertahankan peraturan perundang-undangan, da

ü   kekuasaan legislatif ialah sebuah kekuasaan guna menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan

ü 
-  Infrastruktur politik
Infrastruktur politik adalah suatu lembaga politik yang ada di masyarakat. Infrastruktur politik meliputi partai-partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM),kelompok-kelompok penekan, media massa, tokoh-tokoh politik, dan kelompok kepentingan. Infrastruktur politik memiliki peran (fungsi) sebagai berikut.

ü  Komunikasi politik, yaitu berfungsi untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik asosiasi, institusi, atau pikiran intragolongan maupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan.

ü  Pendidikan politik, yaitu guna meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar mereka juga dapat ikut berperan serta dengan maksimal dalam sistem politik. Hal ini sesuai dengan paham demokrasi bahwa masyarakat (warga negara) harus mampu untuk menjalankan partisipasi politik.

ü  Melakukan seleksi kepemimpin, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat.

ü  Agregasi kepentingan, merupakan penyertaan segala aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan yang berwenang supaya tuntutan/ dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari suatu keputusan politik.

ü  Mempertemukan kepentingan ragam serta nyata-nyata hidup di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapat, kepentingan, dan peran serta yang berbeda dalam lingkungan dan kondisi pada masyarakat untuk dapat ditampung dalam suatu aspirasi yang sama.

ü  Suprastruktur politik

ü  Pengertian dari suprastruktur politik yaitu berbagai lembaga kenegaraan yang umumnya dinamakan/disebut dengan lembaga-lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara. Lembaga ini secara absah mengindentifikasi segala masalah menentukan dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Setiap negara mempunyai suprastruktur yang tidak sama atau berbeda-beda, tergantung dari jenis sistem politik dan sistem pemerintahan yang digunakan.

ü  Suprastruktur politik di Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen yaitu :

ü  MPR

ü  DPR

ü  Presiden dan Wakil Presiden

ü  BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

ü  DPD

ü  MA

ü  MK

ü  KY

ü  Infrastruktur Politik

ü  Berbeda dengan suprastruktur politik yang merupakan lembaga-lembaga negara, kalau infrastruktur berupa lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sementara pengertian dari infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan
yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi, baik langsung atau tidak angsung lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing.

ü  Ada beberapa fungsi dari infrastruktur politik yaitu :

ü  Fungsi infrastruktur politik yang pertama adalah sebagai pendidikan politik untuk meningkatkan politik rakyat agar dapat ikut berpartisi dalam pemerintahan secara maksimal

ü  Fungsi infrastruktur politik yang kedua adalah untuk menyatukan kepentingan yang beranekaragam  dan nyata-nyata hidup di dalam masyarakat

ü  Fungsi infrastruktur politik yang ketiga adalah untuk menyalurkan segala hasrat/aspirasi dan pendapat warga negara kepada pemegang kekuasaan.

ü  Fungsi infrastruktur politik yang ke empat adalah untuk menyeleksi kepemimpinan dengan menyelenggarakan pemilihan pemimpin

ü  Fungsi yang terakhir adalah sebagai komunikasi politik dengan menghubungkan pikiran politik yang hidup di dalam masyarakat.

ü  Komponen-komponen dari infrastruktur politik antara lain ;

ü  Partai politik : Yaitu organisasi manusia di dalamnya terdapat pembagian tugas, mempunyai tujuan, ideologi, program dan rencana kedepan. Baca : Pengertian dan Fungsi Partai Politik

ü  Golongan kepentingan : Yaitu sekelompok orang yang menjadi satu karena adanya kepentingan tertentu. Contoh : Kadin, Muhammadiyah, NU, PGRI, IDI dll.

ü  Alat komunikasi politik : Merupakan sarana pendukung dan pemersatu bagi masing-masing golongan politik, alat komunikasi politik terdiri dari TV, surat kabar, brosur, radio dll.

ü  Golongan penekan : Yaitu suatu golongan yang kegiatannya tampak dari luar mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak penguasa.

ü  Tokoh politik : Orang yang mempunyai pengalaman, kecerdasan dan keahlian dalam bidang politik. Contoh : Gus Dur, Amin Rais, Megawati, Yusuf Kalla, dll.

PENGERTIAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAN APLIKASINYA DI INDONESIA

Komunikasi pemerintahan itu terdiri dari dua kata yaitu komunikasi dan pemerintahan. Maka sebelum berbicara lebih lanjut mengenai komunikasi pemerintahan, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari komunikasi dan pemerintahan itu sendiri.

Objek materiil ilmu komunikasi ialah perilaku manusia, yang dapat merangkum perilaku individu, kelompok dan masyarakat. Sedangkan objek formalnya ialah situasi komunikasi yang mengarah pada perubahan sosial termasuk pikiran, perasaan, sikap dan perilaku individu, masyarakat, dan pengaturan kelembagaan.

Menelusuri kata komunikasi, berasal dari bahasa latin yaitu communicatio bersumber dari perkataan communis yang berarti sama. Menurut Gde secara etimologis mendefinisikan,

“ komunikasi sebagai proses yang membuat suasana berbeda dalam kebersamaan kepada dua orang atau lebih yang tadinya monoopoli satu orang saja”

Ada banyak pengertian dari komunikasi yang di berikan oleh beberapa para ahli komunikasi. Ada pendapat yang menyatakan bahwa komunikasi sebagai pengoperasian ide dan gagasan untuk menyatukan kekuatan sehingga terjadi interaksi antara orang-orang yang berkomunikasi, menuju pencapaian tujuan bersama (kesamaan makna).

Ada juga yang mengatakan bahwa komunikasi ialah proses interaksi yang di dalamnya terdapat ide-ide, gagasan-gagasan, yang disampaikan oleh seseorang komunikator kepada komunikan baik secara verbal maupun non verbal dalam bentuk simbol-simbol atau lambang-lambang yang berarti dengan tujuan untuk merubah sikap atau perilaku seseorang.

Dari pengertian dan asal komunikasi diatas apabila dicirikan merupakan suatu karakteristik dari makna yang relevan dengan komunikasi manusia, yakni kebersamaan. Dengan demikian pengertian yang berkaitan dengan komunikasi pada kenyataanya adalah fenomena sosial.

Maka dapat kita tankap Substansi dari komunikasi yaitu kesamaan pola pandang walaupun terdapat perbedaan field of experience dan frame of reference.

Dan adapun pengertian pemerintah dengan pemerintahan harus di bedakan yaitu,

1. pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

2. pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Di beberapa negara, antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan. Inggris menyebutnya government dan prancis gouvernment keduanya berasal dari perkataan latin gubernacalum. Dalam bahasa arab disebut hukumat sedangkan di belanda mengartikan regering sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah.

Jadi regen digunakan untuk pemerintahan pada tingkat nasional atau pusat. Bestuur diartikan keseluruhan badan pemerintahan dan kegiatannya langsung berhubungan dengan usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Musanef memberikan definisi ilmu pemerintahan sebagai berikut.

Ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimqana sebaiknya hubungan antara pemrintah dan yang di perintah, dapat diukur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya berbagai pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak efektif atau efisien dalam pemerintahan.

Dari definisi diatas dan tujuannya dapat disimpulkan bahwa tujuan dari komunikasi dan pemerintahan itu sama yaitu kesejahteraan rakyat.

Adapun komunikasi pemerintahan dari gabungan dua pengertian diatas yaitu komunikasi pemerintahan adalah, proses penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan dan program pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pemerintah di asumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun bila merujuk pada komunikasi model circular, masyarakat pun dapat menjadi meberikan ide atau gagasan pada pemerintah atau sering dikatakan dengan proses feedback terhadap setiap kebijakan/ pesan yang dikeluarkan pemerintah terhadap rakyat.

Perkembangannya komunikasi pemerintahan di indonesia dewasa ini mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah yang di pimpin oleh bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai seorang yang dididik dalam lingkungan militer sekaligus jendral sudah tentu dia merupakan ahli strategi di balik sifat yang dianggap oleh khalayak sebagai peragu dalam melakukan ataupun membuat kebijakan. Basik yang ia punya sebagai ahli strategy tentu sangat berguna jika di aplikasikan dalam peranannya sebagai komunikator pemerintahan. Pemerintah sebagai komunikator saat ini sering melakukan lemparan-lemparan nwacan untuk mengetahui keinginan atau reaksi masyarakat.

Salah satu contohnya dalam setiap membuat kebijakan akan menaikan harga BBM, pemerintah jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa BBM pada tanggal sekian akan naik sehingga memicu reaksi dari masyarakat. Dan reaksi ini di tanggapi pemerintah dengan jalan menunda kenaikan BBM, lalu memberikan pesan-pesan komunikasi dalam media massa atau setiap kesempatan pemerintah berbicara dengan memberi alasan-alasan mengapa harga BBM harus naik, seperti naiknya hrga minyak dunia, ataupun adanya pengalihan subsidi BBM agar subsidi tersebuit tepat sasaran.

Contoh tersebut menunjukan bahwa pemerintah saat ini menggunakan komunikasi pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan persamaan persepsi di antara masyarakat dan pemerintah terhadap suatu kebijakan.

Komunikasi pemerintahan yang terjadi di indonesia pun lebih cenderung pada model komunikasi dua arah dimana komunikator/pemerintah mendapat masukan-masukan dari komunikan/masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam setiap langkahnya ketika membuat kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan masyarakat.

PERAN AKTOR KEBIJAKAN

1.      LEGISLATIF

         Legislatif berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik.

         Legislatif ditunjuk secara formal yang mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas.

         Dalam melakukan penetapan perundangan, parlemen mempunyai peran sentral dalam mempertimbangkan, meneliti, mengoreksi sampai menyebarluaskan kebijakan kepada masyarakat.

         Di Negara-negara komunis, legislatifnya hanya melakukan ratifikasi atau konfirmasi atas keputusan yang telah dibuat oleh pejabat tinggi dalam partai komunis

2.      EKSEKUTIF (PRESIDEN)

         Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang sangat pengting dalam pembuatan kebijakan public.

         Keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial atau dalam rapat-rapat kabinet. Dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan.

         Selain keterlibatan secara langsung, kadangkala presiden juga membentuk kelompok-kelompok atau komisi-komisi penasehat yang terdiri dari warga Negara swasta maupun pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menyelidiki kebijakan tertentu dan mengembangkan usulan-usulan kebijakan.

3.      YUDIKATIF

         Lembaga yudikatif mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan public melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan . (melalui peninjauan yudisial dan penafsiran undang-undang).

         Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh eksekutif atau legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Bila keputusan-keputusan terseut bertentangan dengan konstitusi, maka yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan perundangan yang sudah ditetapkan.

4.      INTANSI ADMINISTRASI

         Meskipun terdapat suatu doktrin dalam ilmu politik bahwa intansi administrasi hanya dipengaruhi kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah, namun saat ini diakui bahwa politik dan administrasi dapat berbaur dan intansi administrasi sering terlibat dalam pengembangan kebijakan public.

         Konsep administrasi baru---- New Public Administratian (George Frederickson:1980) tidak lagi membahas dikotomi administrasi public dengan politik

         Dalam masyarakat pasca-industri seperti saat ini dimana keberagaman (pluralitas) menjadi hal yang lumrah, teknis dan kompleksitas maslah kebijakan pun bertambah luas sehingga memungkinkan adanya penyerahan kekuasaan yang lebih luas secara foramal pada intansi administrasi terkait. Hal inilah yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada intansi administrasi untuk menjadi actor dalam kebijakan.

5.      KELOMPOKAN KEPENTINGAN

         Hampir di semua sistem politik di dunia, kelompok kepentingan mempunyai fungsi mempertemukan kepentingan “warga tertentu” yang tidak hanya mengemukakan tuntunan dalam dukungan tetapi juga memberikan alternatif bagi tindakan kebijakan.

         Mereka member banyak informasi kepada pejabat public, yang bahkan seringkali pada hal-hal yang bersifat teknis, mengenai sifat dan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu usulan kebijakan. Dalam hal ini mereka memberikan rasionalitas pembuatan kebijakan.

         Kelompok kepentingan merupakan sumber utama pemertintah dalam memproses kebijakan publik.

6.      PARTAI POLITIK

         Selain berfikir untuk memperoleh kekuasaan partai politik juga berusaha menghasilkan kebijakan publik yg menguntungkan bagi konsistuensinya, manakala mereka memenang kan pemilihan umun.

         Ketika partai politik sudah duduk diparlemen, mereka sering memberikan suara yang berhubungan dengan posisi kebijakan partai, hal ini menunjukkan posisi tawar yang cukup besar ketika mereka mengusulkan kebijakan-kebijakan.

         Pada masyarakat pascamodern seperti saat ini umumnya partai politik menerapkan fungsi sebagai “kumpulan kepentingan”, yaitu mereka berusaha untuk mengubah permintaan khusus dari kelompok kepentingan menjadi usulan kebijakan atau bahkan alternatif kebijakan.

7.      WARGA NEGARA (INDIVIDU)

         Meskipun tugas untuk membuat kebijakan biasanya diberikan kepada pejabat publik, namun dalam beberapa kejadian warga Negara sebagai individu masih mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan.

         Dalam tatar ormatif demokratik, warga Negara mempunyai kewajiban untuk didengarkan dan pejabat mempunyai kewajiban untuk mendengarkan

DAFTAR PUSTAKA

            Bachtiar Wardi. 1999. Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah. Jakarta : Logos.

            Badruddin Moh. Nadlelah. 2010. Buku Panduan skripsi Inkafa

            Mustafa Bisri. 2009. Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi Dan Tesis. Yogyakarta : Panji Pustaka.

            Prasetyo Bambang Jannah Lina Miftahul. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Rajawali Pers.

            Sugiono. 2009.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta

            Diposkan oleh Joko adi yulianto di 18.38

 

            Hasan, Erliana. (2005). Komunikasi Pemerintahan. Refika Aditama, Bandung.

            Fajar, Marhaeni (2009). Ilmu Komunikasi. Teori dan Praktek. Yogyakarta. Graha Ilmu.

            Dugis, Visensio, dan Baiq L.S.W. Wardhani. “Roles of states and non state actors in         International Relation” materi dipresentasikan pada kuliah Pengantar Hubungan Internasiona Universitas Airlangga, 01 Oktober 2012.