Senin, 16 Mei 2016

Pengaruh Lingkungan Terhadap Tata Kelola Pemerintahan



PEMBAHASAN
A). Analisis lingkungan eksternal
Lingkungan eksternal yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi
lingkungan industri dan lingkungan umum.

A.Kondisi Perekonomian
Faktor ekonomi dapat menentukan
cara, sifat, dan arah perekonomian yang akan atau sedang ditempuh oleh suatu perusahaan.
Perusahaan umumnya akan terlebih dahulu menganalisis kondisi perekonomian yang terjadi, sebelum mengambil langkah untuk menentukan tindakan yang akan diambil. Perusahaan harus berhati-hatidalam menentukan kondisi perekonomian yang tepat untuk memulai  usaha, merubah arah usaha, melakukan inovasi, atau merubah posisi  bersaing. Kesehatan perekonomian suatu negara akan mendorong pula kesehatan perekonomian rakyatnya sehingga sangat mempengaruhi kapabilitasusaha dan kemampuan daya beli.


B.Kondisi Sosial
Memperoleh pencitraan sosial yang baik dari lingkungan sekitar tempat peruahaan berada, akan
memudahkan perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan bisnis yang digeluti. Selain itu, keamanan berusaha juga merupakan nilai lebih yang diperoleh perusahaan.Lingkungan sosial yang memicu timbulnya pencitraan yang baik mampu menjadi salah satu kunci sukses perusahaan.


B) . Analisis Lingkungan Internal
Lingkungan strategis internal adalah faktor-faktor internal yang dimiliki berupa kekuatan (strongs) atau potensi dan modal dasar dalam pembangunan sehingga perlu dipahami apa saja yang mempegaruhi lingkungan dengan dalam sebuah pemerintahan. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah
1) Dimensi spiritual dan kultural
Pengaruh dimensi spiritual dalam pengembangan tata pemerintahan sangat berpengaruh dimana proses interaksi kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari peranan structural kehidupan beragama dan budaya dalam membentuk tata pemerintahan sebuah daerah dimana melihat landasan perkembangan sesuai mekanisme dan adaptasi harus sesuai penerapan kebijakan yang akan diterapkan
2) Letak strategis
Setiap daerah mempunyai letak yang berbeda beda berupa lingkungan yang beraneka ragam sebagai factor penunjang dalam pelaksanaan sebuah pemerintahan didaerah,sebuah daerah yang berkembang akan berupaya memperhatikan lingkungan agar dapat digunakan sebagai salah satu penunjang
3) Perekonomian daerah
Pemerintah dalam melihat perkembangan perekonomian khususnya disektor ekonomi harus menyesuaikan kemampuan daerahnya dalam menerapkan sebuah ketentuan, lingkungan yang menunjang berupa keadaan alam berupa tersedia sumber daya alam (SDA) yang dibutukan sebagai pendorong dalam pendanaan sumber pembangunan disebuah daerah.
4) Kondisi keamanan daerah yang kondusif
Salah satu syarat mutlak bagi berlangsungnya pembangunan daerah adalah
terciptanya kondisi keamanan yang kondusif, tanpa sebuah jaminan keamanan disebuah daerah akan berdampak negatif terhadapa perkembangan pembangunan sebuah tata pemerintahan
5) Tersedianya Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana dasar yang memadai menjadi slah satu modal dasar dalam pembangunan. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan dan transportasi, listrik, air bersih, telepon, bank, sarana pendidikan, rumah ibadah dan rumah sakit, merupakan salah satu bentuk “insentif”, yang memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi. dan prasarana lebih lengkap.

Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa telah menunjukkan berbagai kemajuan yang ditandai dengan adanya perbaikan system penyelenggaraan negara dan pemerintahan di pusat maupun daerah yang lebih kreatif, dinamis dan responsif terhadap berbagai permasalahan masyarakat. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya dalam keadaan ideal dan pemerintah masih dihadapkan
Pada berbagai permasalahan dan kendala terkait dengan aspek: (a) penerapan tata kepemerintahan yang baik (good publicgovernance/GPG); (b) sistem pengawasan dan akuntabilitas pemerintah; (c) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah; (d) peningkatan kapasitas dan sistem manajemen pengelolaan SDM aparatur; dan (e) kualitas pelayanan publik.
Perlunya Daya dukung lingkungan dalam rangka pemanfaatan yang terkendali.Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.
Pengaruh faktor lingkungan mempunyai peranan tersendiri dalam proses terciptanya pembangunan dalam tata pemerintahan yang diharapkan , berupa dampak postif maupun negative apalbila tidak terjadi keseimbangan yang terjadi dalam aspek lingkungan yang ada disekitarnya, berupa hubungan yang ideal dalam melihat sebuah perubahan sumber daya alam terhadap sumber daya manusia agar dapat terkontrol dapat pelaksaan nya.
Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sudahcukup memadai, namun demikian didalam pelaksanaanya, termasuk dalam pengawasan pelaksanaannyaperlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.Hal ini sangat terkaitdengan niat baik pemerintah termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak yangberkepentingan untuk mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya agar prinsippembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dapat terselenggara dengan baik. Oleh karena pembangunan pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat, maka aspirasi dari masyarakat perlu didengar dan program-program kegiatan pembangunan betul-betul yang
menyentuh kepentingan masyarakat.

Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip, antara lain transparan, akuntabel, profesional, efisien dan efektif.Upaya membangun tata kepemerintahan yang baik pada hakikatnya merupakan upaya membangun sistem nilai penyelenggaraan administrasi negara yang menyangkut seluruh aspek berbangsa dan bernegara sehingga memerlukan waktu yang relatif lama. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi pemerintah dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik (GPG) adalah masih perlu ditingkatkannya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas pelaku khususnya sumber daya manusia aparatur dalam penerapan prinsipprinsip tata kepemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Sejalan dengan paradigma pembangunan berkelajutan dan membangun clean anvironmental managemant dan good environmental governance tang menuntut persyarakat adanya keterbukaan, kestraan, partisipasi masyarakat , pemberdayaan masyarakat , dan akuntabilitas, dituntut kesiapan dan profenasionalisme dari semua pihak yang terkait. kesiapan dan profesionalitas tersebut antara lain ditunjukan oleh pemahaman yanag memadahi tentang aspek sosial dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup dalam arti luas.
dengan dukungan kualitas sumber daya manusia yang profesional, pengelolaan aspek sosial senantiasa terakomendasi dalam setiap proses perencanaan , pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup.
Begitu banyaknya masalah yang terkait dengnan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembangunan. Masalah tersebut dapat timbul akibat proses pembangunan yang kurangmemperhatikan aspek lingkungan hidup. Di era otonomi ini tampak bahwa ada kecenderungan permasalahan lingkungan hidup semakin bertambah kompleks, yang seharusnya tidak demikian halnya.Ada sementara dugaan bahwa kemerosotan lingkungan hidup tekait dengan pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah ingin meningkatkan PAD dengan melakukan eksploitasi sumberdaya alam yang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup dengan semestinya. Dengan cara seperti ini maka terjadi kemerosotan kualitas lingkungan di mana-mana, yang diikuti dengan timbulnya bencana alam. Terdapat banyak hal yang menyebabkan aspek lingkungan hidup menjadi kurang diperhatikan dalam proses pembangunan, yang bervariasi dari daerah satu dengan daerah yang lain, dari hal-hal yang bersifat lokal seperti ketersediaan SDM sampai kepada hal-hal yang berskala lebih luas seperti penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan.
DAFTAR PUSTAKA

-          Jonny purba BUKU :Pengelolaan lingkungan sosial

-          Marfai, M.A. 2005. Moralitas Lingkungan, Wahana Hijau, Yogyakarta

Tidak ada komentar:

Posting Komentar