AKTOR DAN PROSES KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

AKTOR DAN PROSES KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

 BAGIAN : I

A.Pengertian aktor komunikasi  pemerintahan

Aktor komunikasi pemerintahan adalah setiap individu atau kolektivitas yang berada dalam lingkup pemerintahan yang memiliki peran dan fungsi yang sangat berpengaruh bagi penyelenggaraan suatu negara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Klasifikasi individu-hirarki: internal dan eksternaL

Klasifikasi kolektivitas-suprastruktur :eksekutif,legislatif,yudikatif,birokrasi  infrastruktur:partai politik,kelompok kepentingan,kelompok penekan

1.Aktor

    Inside Government Aktor inside government pada umumnya meliputi:

a.       Eksekutif (Presiden; Staf Penasihat Presiden; para Menteri, para Kepala Daerah) yang umumnya merupakan jabatan politis.

b.       Anggota-anggota dari badan perwakilan rakyat (Lembaga Legislatif).

c.        Badan dan orang-orang Yudikatif secara parsial

d.       Birokrasi.

                1. Aktor

    Outside Government Aktor outside government

pada umumnya meliputi:

a.       Kelompok-kelompok kepentingan  (interest groups) yang bisa berwujud LSM (NGO). Kelompok/ikatan profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keagamaan.

b.      Akademisi, peneliti dan konsultan, pihak swasta (perusahaan yang memberikan layanan sesuai permintaan pemerintah).

c.        Politisi.

d.       Media massa.

e.        Opini publik.

f.        Kelompok sasaran kebijakan  (beneficiaries).

g.       Lembaga-lembaga donor (diantaranya adalah Bank Dunia, IMF). Hubungan antar aktor ini bisa bersifat horizontal  (layers), vertical  (levels), maupun antar lembaga  (locus-loci). Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak aktor (layers, levels, loci) yang terlibat dalam formulasi sebuah kebijakan, maka akan semakin sulit pula kebijakan tersebut diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini mudah dipahami karena semakin banyak aktor yang terlibat, maka akan semakin banyak pula biaya koordinasi yang dibutuhkan, semakin banyak pula kepentingan yang bersaing untuk didahulukan, belum lagi masalah kewenangan dan tanggung jawab antar aktor yang mesti diperjelas terlebih dahulu.

Dalam penyelenggaraan Kepemerintahan di suatu Negara, terdapat Aktor dalam Pemerintahan yang harus diperhatikan, karena peran dan fungsinya yang sangat berpengaruh dalam menentukan maju mundurya pengelolaan Negara, yaitu :

v  Suprastruktur pemerintahan

1.      Suprastruktur pemerintahan adalah struktur pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Yang termasuk pada suprastruktur pemerintahan  adalah lembaga-lembaga negara yaitu:

·        Legislatif

·        Eksekutif

·        Yudikatif

·        Birokrasi

Lembaga-lembaga ini menjadi alat kelengkapan negara dan menyelanggarakan negara.

2.      Infrastruktur politik

Infrastruktur pemerintahan merupakan prasarana atau prasyarat agar sarana yang dimaksud dapat berjalan. Contoh yang disebut sebagai infrastruktur politik adalah partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, public opinion, orang-perorangan, tokoh politik, pers, LSM-LSM, advokat-advokat, dan lain sebagainya.

Mereka disebut sebagai infrastruktur politik karena mereka termasuk pranata sosial dan yang menjadi konsep masing-masing kelompok adalah kepentingan kelompok mereka masing-masing.

a . Negara dan Pemerintah

Negara dan Pemerintah merupakan keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Peran dan tanggung jawabnya adalah di bidang hukum, pelayanan publik, desentralisasi, transparansi umum, pemberdayaan masyarakat, penciptaan pasar yang kompetitif, membangun lingkungan yang kondusif bagi terciptanya tujuan pembangunan baik pada level Lokal, Nasional maupun Internasional.

b . Sektor Swasta

Sektor swasta adalah perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi pasar,  seperti : industri, perdagangan, perbankan, dan koperasi sektor informal.

Peranannya adalah meningkatkan produktivitas, menyerap tenaga kerja,  mengembangkan sumber penerimaan Negara, investasi, pengembangan  dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi Nasional.

c . Masyarakat Madani

Masyarakat madani yakni kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam konteks kenegaraan, masyarakat merupakan subjek pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik yang berinteraksi secara social, politik, dan ekonomi. Masyarakat harus diberdayakan agar berperan aktif dalam mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik.

B. Proses Komunikasi Pemerintahan
         Pada tahun 1948, ilmuan politik, Harold D.Laswell mengemukakan bahwa cara mudah untuk menggambarkan proses  komunikasi adalah dengan  menjawab pertanyaan berikut:
    a.Who Says What (apa yang dibicarakan).     b.In which channel (menggunakan saluran apa)
    c. To Whom (kepada siapa)
    d.With what effect (bagaimana pengaruhnya).
                Pertanyaan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi unsur              yang biasa terdapat dalam semua komunikasi yaitu adanya:
    a) Pengirim atau komunikator (sender) adalah pihak yang         mengirimkan pesan kepada pihak lain.
    b) Pesan (message) adalah isi atau maksud yang akan  oleh         pihak kepada pihak lain.
    c) Saluran (channel) adalah media dimana pesan disampaikan          kepada komunikan. dalam komunikasi antar-pribadi (tatap          muka)          saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran          nada/suara.
    d) Penerima atau komunikate (receiver) adalah pihak yang         menerima pesan dari pihak lain
    e) Umpan balik (feedback) adalah tanggapan dari penerimaan pesan          atas isi pesan yang disampaikannya.  komunikasi pemerintahan.

C. Output / Outcome-hasil /dampak  komunikasi pemerintahan oleh       aktor

Ketika terjadi fenomena-fenomena baru dalam masyarakat maka para aktor pemerintahan baik pusat maupun daerah  akan saling berinteraksi, dalam hal ini membuat keputusan yang mengikat antara pemerintah dan masyarakat ,untuk mengantisipasi apabila akan terjadi permasalahan pada fenomena-fenomena baru yang terjadi dalam masyarakat tersebut, sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang pada akhinya kebijakan tersebut dilakukan demi kesejahteraan dan kebaikan masyarakat dalam wilayah tertentu

DAFTAR PUSTAKA

•    Ndraha,Taliziduhu (2003). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)       jilid 2. Jakarta : PT. Rineka Cipta
•    Harun, Rochajat dan Sumarno AP (2006). Komunikasi Politik Sebagai      Suatu Pengantar. Bandung : CV. Mandar Maju