TATA KELOLA PEMERINTAHAN

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

A. Pengertian Good Governance

Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan

negara menurut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan, termasuk birokrasinya,

sehingga memungkinkan interaksi perekonomian antardaerah dan antarbangsa berlangsung

lebih efisien. Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing, dan kunci

dari daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, serta mutu ketepatan dan kepastian

kebijakan publik.

Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing dan

kunci dari daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, mutu, dan kepastian kebijakan publik.

Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan

adalah komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai luhur dan prinsip tata kelola (good

governance) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara, sedangkan diamanatkan dalam

Pembukaan UUD 1945. United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen

kebijakannya yang berjudul “Governance for Sustainable Human Development” (1977),

mendefinisikan kepemerintahan (governance) sebagai berikut : “Governance is the exercise of

economic, political, and administrative authority to a country’s affairs at all levels and means

by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their

population” (Keterampilan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dalam bidang

ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap

tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya

kondisi kesejahteraan integritas dan kohesitas social dalam masyarakat).

Pemerintah atau “Government” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “The authoritative

direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc”

(pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah

negara, negara bagian, kota, dan sebagainya). Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan

governance berarti tata kepemerintahan dan good governance bermakna tata kepemerintahan

yang baik. Di satu sisi istilah good governance dapat dimaknai secara berlainan, sedangkan sisi

yang lain dapat diartikan sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan,

perusahaan atau organisasi kemasyarakatan.

Apabila istilah ini dirujuk pada asli kata dalam bahasa Inggris : governing, maka artinya adalah

mengarahkan atau mengendalikan, Karena itu good governance dapat diartikan sebagai

tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi masalah publik. Oleh karena

itu ranah good governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga

pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi nonpemerintah dan sektor

swasta. Singkatnya, tuntutan terhadap good governance tidak hanya ditujukan kepada

penyelenggara negara atau pemerintah, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur

birokrasi pemerintahan.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah baik

dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara

sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas dari

gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Pemerintahan

juga bisa dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indicator kemampuan

ekonomi rakyat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya;

kesejahteraan spiritualnya meningkat dengan indicator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa

kebangsaan yang tinggi.

B. Latar Belakang Good Governance

Penerapan good governance di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua hal yang sangat mendasar:

a. Tuntutan eksternal: Pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan

good governance. Good governance telah menjadi ideology baru negara dan

lembaga donor internasional dalam mendorong Negara-negara anggotanya

menghormati prinsip-prinsip ekonomi pasar dan demokrasi sebagai prasyarat

dalam pergaulan internasional. Istilah good governance mulai mengemuka di

Indonesia pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah

Indonesia dengan negara-negara luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti

kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri

Indonesia.

b. Tuntutan internal: Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab

terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya abuse of power yang

terwujud dalam bentuk KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan sudah

sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan.

Proses check and balance tidak terwujud dan dampaknya menyeret bangsa Indonesia pada

keterpurukan ekonomi dan ancaman disentegrasi. Berbagai kajian ihwal korupsi di Indonesia

memperlihatkan korupsi berdampak negative terhadap pembangunan melalui kebocoran,

mark up yang menyebabkan produk high cost dan tidak kompetitif di pasar global (high cost

economy), merusakkan tatanan masyarakat dan kehidupan bernegara. Masyarakat menilai

praktik KKN yang paling mencolok kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh

cabang-cabang pemerintahan, eksekutif, legislative, dan yudikatif. Hal ini mengarahkan

wacana pada bagaimana menggagas reformasi birokrasi pemerintahan (governance reform).

Realitas sejarah ini menggiring kita pada wacana bagaimana mendorong negara menerapkan

nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan desentralisasi penyelenggaraan

pemerintahan. Good governance ini dapat berhasil bila pelaksanaannya dilakukan dengan

efektif, efisien, responsive terhadap kebutuhan rakyat, serta dalam suasana demokratis,

akuntabel, dan transparan.

UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan

dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi :

a. Partipasi (participation). Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki

maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan

keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan

kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

b. Aturan Hukum (rule of law). Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan

harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum

tentang hak asasi manusia.

c. Transparansi (transparency). Transparansi harus dibangun dalam kerangka

kebebasan aliran informasi

d. Daya Tanggap (responsiveness). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan

pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders)

e. Berorientasi Konsensus (consensus orientation). Pemerintahan yang baik akan

bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk

mencapai konsesus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing

Bab 13 Tata Kelola Pemerintahan__ 399

Rowland B. F. Pasaribu

masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai

kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

f. Berkeadilan (equity). Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang

baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk

meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

g. Efektif dan efisien (effectivieness and efficiency). Setiap proses keiatan dan

kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai

dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia

dengan sebaik-baiknya.

h. Akuntabilitas (accountability). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor

publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban

(akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada

para pemilik kepentingan (stakeholders).

i. Visi Strategis (strategic holders). Para pemimpin dan masyarakat memiliki

perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan

untuk pembangunan tersebut.

Keseluruhan karakteristik atau prinsip good governance tersebut saling memperkuat dan

terkait serta tidak berdiri sendiri.

Menurut Laode Ida (2002), ciri-ciri Good Governance adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,

terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan

sosioekonomi.

2. Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan

masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.

3. Proses penguatan diri sendiri (self enforcing processi), di mana ada upaya untuk

mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam

kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.

4. Keseimbangan kekuatan (balance of forces), di mana dalam rangka menciptakan

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang

ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan

kerjasama.

5. Interdependensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara

pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi yang fasilitasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan

struktur pemerintahan yang mencakup antara lain :

1. Hubungan antara pemerintah dengan pasar

2. Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya

3. Hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan

4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat

(pejabat birokrat)

5. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dengan penduduk perkotaan dan

pedesaan

6. Hubungan antara legislative dan eksekutif

7. Hubungan pemerintah nasional dengan lembaga-lembaga internasional

Bab 13 Tata Kelola Pemerintahan__ 400

Rowland B. F. Pasaribu

C. Karakteristik Dasar Good Governance

Ada tiga karakteristik dasar good governance :

1. Diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralitas telah menjadi sebuah

keniscayaan yang tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau pluralitastelah

menjadi suatu kaidah yang abadi. Dengan kata lain pluralitas merupakan sesuatu

yang kodrati (given) dalam kehidupan. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat

melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator

terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat

perbedaan. Satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah

peradaban yang kosmopolit akan tercipta apabila manusia memiliki sikap inklusif

dan kemampuan (ability) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun,

dengan catatan, identitas sejati atas parameter-parameter otentik agama tetap

terjaga.

2. Tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara sesame agama maupun terhadap

umat agama lain. Secara sederhana, toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka

mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Senada dengan

hal itu, Quraish Shihab (2000) menyatakan bahwa tujuan agama tidak sematamata

mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama, namun juga

mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup, berdampingan,

dan saling menghormati.

3. Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan,

demokrasi juga merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan

memperjuangkan perikehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera.

Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan yang tinggi kepada Tuhan, hidup

berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup

modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak, dan moral yang

baik, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan, serta

menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik, dan lembaga

masyarakat.

D. Struktur Organisasi dan Manajemen Perubahan dalam Good Governance

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, (2004) good governance (G) di Indonesia adalah

penyelenggaraan peerintahan yang baik yang dapat diartikan sebagai suatu

mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang

diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh

karena itu, good governance akan tercipta di antara unsur-unsur negara dan institusi

kemasyarakatan (ormas, LSM, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lainlain)

memiliki keseimbangan dalam proses checks and balances dan tidak boleh satu

pun di antara mereka yang memiliki kontrol absolute.

Pengembangan publil good governance di Indonesia akan menunjuk pada

sekumpulan nilai (cluster of values), yang notabane sudah lama hidup dan

berkembang di masyarakat Indonesia. Sekumpulan nilai yang dimaksud tersebut

adalah 11 (sebelas) nilai good governance yakni (1) check and balances, (2)

decentralization; (3) effectiveness; (4) efficiency, (5) equity, (6) human rights

protection, (7) integrity, (8) participation, (9) pluralism, (10) predictability, (11) rule

of law, dan (12) transparency.

Pertanyaan yang muncul kemudian dalam implementasinya adalah bagaimana

mendekati, mengidentifikasi, mengurai, dan mengupayakan pemecahan persoalan

penegakan good governance. Menurut Lukman Hakim, ada tiga faktor determinan

pencapaian good governance, yakni lembaga atau pranata (institutions/system),

sumber daya manusia (human factor), dan budaya (cultures).

Terkait dengan tiga faktor determinan tersebut, pada subbab ini akan dibahas tentang

lembaga atau pranata, budaya dan sumber daya manusia dalam dua bagian, yaitu

struktur organisasi dalam good governance dan manajemen perubahan yang

diperlukan oleh organisasi.

1. Struktur Organisasi dalam Good Governance

Globalisasi dan perkambangan informasi akan mempercepat perubahan organisasi.

Menurut Tulis (2000), perubahan terhadap sumber daya manusia sebesar 10 persen

saja dapat mengubah struktur organisasi, selain perubahan ang disebabkan faktor

teknologi, ekonomi, politik, dan sosial.

Praktik manajemen yang lama baik menyangkut struktur organisasi, personel, dan

tugas pokok, akan menyebabkan resistensi terhadap perubahan dan menyebabkan

sulitnya melakukan restrukturisasi organisasi dalam rangka mencapai efisiensi. Dalam

rangka menghadapi perubahan yang begitu cepat, maka beberapa hal yang penting

dilakukan adalah :

a. Memelihara kesadaran yang tinggi akan urgensi

Perubahan besar dalam organisasi, baik struktur dan budaya tidak akan pernah sukses

bila organisasi tersebut cepat puas. Kesadaran tinggi akan tingkat urgensi yaitu

memahami hak yang mendesak dan menempatkannya sebagai prioritas dalam

menghadapinya, sangat membantu proses mengatasi masalah dan langkah perubahan

yang besar. Peningkatan fungsi organisasi akan menyebabkan tingginya tingkat

organisasi. Untuk memelihara urgensi tingkat tinggi maka diperlukan sistem informasi

manajemen yang menyangkut system informasi akuntansi, untuk keuangan, sistem

informasi sumber daya manusia (SDM) untuk mengukur kinerja SDM, dan sistem

informasi lain yang diperlukan oleh organisasi. Sistem informasi ini akan menjamin

kecermatan dan kejelian data, sehingga data yang digunakan untuk pengambilan

keputusan yang valid.

b. Penyusunan pranata organisasi

Misi dan tujuan setiap organisasi sektor publik adalah memuaskan para pihak yang

berkepentingan dengan pelayanan publik serta melestarikan tingkat kepuasan

masyarakat. Tanangan untuk mencapai kepuasan adalah melalui mutu pelayanan yang

prima atas pelayanan dan kepercayaan publik. Permasalahan dalam peningkatan mutu

ini pada birokrasi terkendala dengan sumber informasi yang terbatas, tingkat

pengetahuan aparat yang tidak memadai, budaya birokrasi, dan pengambilan

keputusan yang tidak efektif karena delegasi wewenang yang tidak optimal serta tidak

adanya insentif dan berkorelasi dengan sistem penggajian.

Bab 13 Tata Kelola Pemerintahan__ 402

Rowland B. F. Pasaribu

Permasalahan dalam penyusunan pranata organisasi adalah masalah keagenan, yaitu

kebijaksanaan yang salah dan berjalan terusmenrus, program yang tidak sesuai

dengan kebutuhan masyarakat, serta pekerjaan yang tidak berkonstruksi terhadap

pencapaian tujuan organisasi. Singkatnya, tantangan utama dalam mendesain dan

pengembangan pranata organisasi pemerintah dan sistem nasional adalah

mengoptimalkan informasi pengambilan keputusan serta menciptakan sistem

penggajian yang sepadan dengan kinerja. Perbaikan sistem informasi dan sistem

penggajian berbasis kinerja ini akan meningkatkan mutu layanan dan kepercayaan

publik.

c. Perubahan Struktur Organisasi

Perubahan kondisi pasar, teknologi, sistem sosial, regulasi, dan pelaksanaan Good

Governance dapat memengaruhi struktur pengembangan organisasi. Untuk

perubahan struktur organisasi perlu dilakukan analisis biaya dan manfaat terhadap

pengaruh pelayanan public terhadap organisasi melalui perubahan yang bersifat

strategis.

Perubahan struktur organisasi mencakup tiga unsur sebagai determinan, yaitu: (a)

sistem pendapatan wewenang, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab, (b) sistem

balas jasa yang sepadan, dan (c) sistem evaluasi indikator atau pengukuran kinerja

untuk individu dan unit organisasi.

Masalah utama dalam perubahan struktur organisasi adalah meyakinkan diri bahwa

pengambilan keputusan dan akuntabilitas semua pihak yang berkepentingan terhadap

organisasi mempunyai informasi dan pengetahuan yang relevan mengambil keputusan

yang baik dan benar serta adanya insentif sepadan yang menggunakan informasi

secara produktif dan terpercaya. Perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap

perubahan struktur organisasi, biaya, dan manfaat langsung maupun tidak langsung

harus dianalisis secara cermat dan hati-hati.

Dalam rangka pelaksanaan GG, makia organisasi modern dapat melakukan :

1) Kesadaran yang tinggi terhadap tingkat urgensi

2) Kerja sama tim yang baik dalam tatanan staf dan manajemen

3) Bisa menciptakan dan mengomunikasikan visi, misi, dan program dengan baik

4) Pemberdayaan semua karyawan dengan memerhatikan minat dan bakat

5) Memberikan delegasi wewenang dengan efektif

6) Mengurangi ketergantungan yang tidak perlu, dan

7) Mengembangkan budaya organisasi yang adaptif dan penggunaan analisis

kinerja

2. Manajemen Perubahan

Sesuai dengan pertimbangan TAP MPR RI Nomor II/MPR/1999, masalah krisis

multidimensi yang melanda negara Indonesia merupakan penghambat perwujudan

cita-cita dan tujuan nasional. Reformasi di segala bidang, diharapkan dapat menjadi

suatu langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan

pembangunan serta penguatan kepercayaan diri

Kemampuan para pemimpin penyelenggara pemerintahan dan masyarakat yang

mengelola perubahan menjadi sangat krisis dan strategis, terutama sensitifitas dan

Bab 13 Tata Kelola Pemerintahan__ 403

Rowland B. F. Pasaribu

responsibilitas terhadap tanda dan waktu perubahan tersebut diperlukan, khususnya

dalam langkah penyelamatan, pemulihan, dan pengembangan. Ada dua hal yang perlu

ditekankan dalam manajemen perubahan, yaitu mengapa ada perubahan yang berhasil

dan ada yang gagal?

Perubahan yang gagal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

a. Terlalu cepat puas

b. Team work yang gagal

c. Merumuskan visi, misi, dan program dengan kurang tepat

d. Gagal menciptakan harapan sukses kepada seluruh anggota organisasi

e. Menganggap perubahan sudah selesai dan hanya sekali memerlukan

perubahan, dan

f. Tidak bisa mengubah symbol, nilai, sikap dan norma organisasi dari yang lama

menjadi budaya yang baru dalam organisasi.

Untuk mengurangi kegagalan dalam perubahan budaya organisasi, maka harus

dihilangkan atau dikurangi dampak negatif dari perubahan seperti bubarnya

organisasi, kehilangan pasar dan kepuasaan pelanggan, penurunan gaji dan harus

dikikis dengan menjelaskan mengapa organisasi perlu mengadakan perubahan,

bagaimana tahap perubahan, bagaimana hasil akhir dari perubahan, dan bagaimana

peran serta dari setiap anggota organisasi dalam perubahan. Untuk mencapai

keberhasilan dalam perubahan, ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu :

1. Menetapkan strategi, pentingnya, dan tahapan perubahan

2. Mengembangkan semangat kerja sama tim yang tinggi

3. Mengembangkan strategi komunikasi untuk menyampaikan visi, misi, program

perubahan, sehingga anggota dapat termotivasi, dan

4. Memberdayakan setiap anggota organisasi sesuai dengan kompetensi minat,

dan bakat.

Bab 13 Tata Kelola Pemerintahan__ 404

Rowland B. F. Pasaribu

REFORMASI TATA PEMERINTAHAN

Melacak Perbincangan Good Governance

Di dalam konteks Internasional, gagasan good governance pertama kali diperkenalkan

sekitar tahun 1991 dalam sebuah resolusi dari The Council of the European

Community yang membahas Human Rights, Democracy and Development. Di dalam

resolusi itu disebutkan, diperlukan beberapa prasyarat lain untuk dapat mewujudkan

sustainable development, yaitu mendorong penghormatan atas hak asasi manusia,

mempromosikan nilai demokrasi, dan mewujudkan good governance.

Sejak saat itu, good governance mulai diperbincangkan dan diakomodasi dalam

berbagai konvensi dan resolusi yang berkaitan dengan pembangunan, baik dalam

perbincangan pembangunan di UNDP maupun di Lome Convention, Bantuan

Pembangunan yang bersifat Multilateral dan Bilateral. Bahkan, PBB melalui The

Committee Development Planning pada tahun 1992 telah mengeluarkan laporan yang

mengidentifikasi problem dan tantangan dalam mewujudkan good governance.

Sementara itu, pada tahun 1997, UNDP sebagai salah satu organisasi pembangunan

dunia juga menegaskan pentingnya good governance dan mendifinisikannya secara

luas. Tata pemerintahan tidak lagi dipusatkan pada penyedian lingkungan yang

kondusif bagi kegiatan ekonomi dan administratif semata, tetapi juga mencakup

struktur politik yang demokratis dan hak asasi manusia. Difinisi itu mencakup

mekanisme proses dan institusi, yakni warga negara dan kelompok dapat

mengartikulasikan kepentingan mereka, melaksanakan hak-hak hukumnya,

menunaikan kewajibannya dan menengahi perbedaan dianatara mereka.

Pada bagian lain, diskursus good governance merupakan konsekuensi logis dari suatu

proses dialektika yang terus-menerus dari politik pembangunan yang dimulai dari

classical-neo classical, dependent theory hingga ke liberal-neo liberal. Gagasan good

governance berpijak dari teori liberalisme yang dilanjutkan dengan Washington

Consensus dengan menempatkan pasar sebagai domain utama dalam proses

pembangunan.

Akhirnya, politik pembangunan neo-liberal sampai pada “kesadaran”, pasar ternyata

bukan segala-galanya. Karena sehebat apa pun pasar, tetapi jika ia berada dalam suatu

kekuasaan yang buruk dari suatu rezim pemerintahan, maka kekuasaan itu berpeluang

besar dalam mendistorsi fungsi pasar. Dengan dasar argumen ini, state harus didorong

untuk mempunyai sistem good governance, dan ditempatkan menjadi bagian penting

dari pasar. Itu sebabnya, dalam diskursus paradigma pembangunan, berkembang

gagasan yang mengintegrasikan fungsi state dalam market untuk mendorong proses

liberalisasi yang kini biasa disebut sebagai State-Market Friendly Development yang

ditopang oleh good governance system.

Argumen ini mendapatkan perspektif yang lain. Perspektif itu menegaskan, lepas dari

pasarsebagai domain utama pembangunan dan kehendak untuk menempatkan state

sebagai bagian kepentingan market menurut neo-liberalisme, kekuasaan suatu

pemerintahan memang harus berkarakter good governance menjadi sesuatu yang

penting. Di dalam pemerintahan itu, kewenangan kekuasaan bersifat terbatas,

akuntabilitas diletakan di setiap pengambilan keputusan, partispasi publik menjadi

Bab 13 Tata Kelola Pemerintahan__ 405

Rowland B. F. Pasaribu

bagian tak terpisahkan di dalam merumuskan kebijakan serta tersedianya mekanisme

saling kontrol dan saling imbang di dalam system kekuasaan.

Dalam suatu definisi good governance disebutkan, Good Gevernance means the

management of the relation between governance and its populace within a given

constitutional orders (Holm and Molutsi, 1993). Bahkan disebutkan, salah satu prinsip

penting good governance adalah promoting limited governance through

strengthening public accountability and promoting popular participation (Konrad

Ginther, 1995).

Di dalam konteks Indonesia, ada cukup banyak contoh yang dapat memperlihatkan

bahwa masyarakat di berbagai daerah telah menerapkan suatu sistem kelola tata

pemerintahan yang baik. Di Minangkabau, ada sistem kewilayahan yang disebut

Nagari yang bersifat otonom karena warganya mengatur sendiri masalah di dalam

masyarakat mereka. Nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang diangkat oleh forum

kerapan adapt yang anggota terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Sang Wali

Nagari harus bersikap adil dan semua keputusan dilakukan secara terbuka. Keputusan

penting diambil melalui kerapatan adat dengan melakukan musyawarah untuk

mencapai mufakat

Begitupun di Makasar, sekitar empat abad silam, masyarakat Wajo di Sulawesi Selatan

berhasil mendesakan sistem pemilihan raja yang lebih demokratis dan membatasi

kekuasaan raja, setelah mereka berhasil menggulingkan kekuasaan raja lalim. Sejak

saat itu, pemilihan dilakukan oleh Dewan Adat Kerajaan. Di dalam menjalankan

kekuasaannya, Raja dibatasi kekuasaannya melalui suatu mekanisme yang disepakati

bersama, misalnya, raja tak boleh memaksakan kerja paksa yang menyebabkan rakyat

sengsara. Berbagai contoh seperti diatas juga ada di berbagai daerah lain, mereka juga

mempunyai tatanan kehidupan yang mencerminkan tata pemerintahan yang baik.

Di dalam konteks komunitas religius, khususnya Islam, Nurcholis Madjid menyatakan

“konsep tata pemerintahan yang baik bukanlah konsep barat. Prinsip penting

pemerintahan yang baik sudah diperkenalkan oleh pembangunan Madinah dilakukan”

[sewaktu Muhammad SAW hijrah dari Mekah tahun 642 M]. Di dalam Khutbat Al-

Wada [Pidato Perpisahan Muhammad SAW] juga dikemukakan factor penting untuk

dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Di duga, di berbagai komunitas

religius lainnya juga terdapat konsep tata pemerintahan. Pendeknya, tata

pemerintahan yang baik bukanlah sesuatu yang berasal dari barat dan jauh sehingga

tidak dikenal di dalam tata pergaulan masyarakat di Indonesia. Konsep ini sudah

cukup dikenal di kehidupan dan di keseharian masyarakat kita.

Pemerintahan yang buruk

Pentingnya tata pemerintahan yang baik juga berpijak dari pengalaman di berbagai

negara. Di dalam salah satu review atas berbagai kegagalan proses pembangunan di

sebagian besar Negara Afrika dinyatakan, salah satu penyebab utama

ketidakberhasilan pembangunan disebabkan crisis of governance. Bila ditelisik lebih

jauh, ada cukup banyak fakta yang menegaskan, sentralisasi kekuasaan menjadi salah

satu penyebab utama terjadinya krisis pemerintahan di berbagai negara. Selain itu, ada

3 [tiga] hal lain yang juga menjadi factor penyebab krisis pemerintahan, yaitu

:pertama, rendahnya kompetensi pejabat politik dan publik di berbagai lingkungan

birokrasi pemerintahan sehingga birokrasimenjadi tidak efektif dan efisien; kedua, di

Bab 13 Tata Kelola Pemerintahan__ 406

Rowland B. F. Pasaribu

sub-ordinasikannya : institusi hukum, lembaga pelayanan publik dan birokrasi oleh

kepentingan elit kekuasaan dan pejabat pemerintahan di berbagai tingakatan sehingga

tidak ada kepastian hukum, biaya pelayanan menjadi tinggi dan bersifat diskriminatif;

ketiga, praktik-praktik korupsi berjalan secara sistemik dan terstruktur, sehingga

hampir tidak ada mekanisme akuntabilitas publik.

Ada kecendrungan berbagai faktor diatas makin meluas dan mendalam. Karena itu

diperlukan berbagai upaya untuk mengeliminasi berbagai problem itu secara

sistematis, terintegrasi dan komprehensif. Selain itu juga diperlukan suatu organisasi

masyarakat sipil yang cukup kuat di berbagai sektor dan tingkatan. Maksudnya, suatu

organisasi masyarakat sipil yang secara sungguh-sungguh mandiri, dimana mereka

mempunyai kemampuan untuk mengorganisasikan diri dan kelompoknya serta secara

konsisten menghormati etik dan hukum di dalam berbagai sikap dan perilakunya.

Organisasi masyarakat sipil seperti diatas bisa menjadi salah satu factor penting untuk

mengeliminasi potential problem yang berkaitan dengan krisis pemerintahan.

Pengaturan Tata Pemerintahan yang Baik.

Secara umum, actor-aktor yang diatur di dalam suatu tata pemerintahan meliputi tiga

pihak, yaitu: negara-pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta atau biasa juga

disebut sebagai statecivil society-market. Sementara sektor yang menjadi subyek untuk

diatur meliputi aspek yang cukup luas seperti : penggunaan kewenangan ekonomi,

politik dan administrasi guna mengelola urusan negara. Dokumen kebijakan UNDP

menyebutkan, subyek yang diatur di dalam tata pemerintahan juga meliputi: proses,

mekanisme dan kelembagaan, dimana warga dan kelompok masyarakat mengatur

kepentingan mereka dan mengatasi perbedaan diantara mereka.

Salah satu aspek penting dari tata pemerintahan, pengaturan mengenai kekuasaan dan

penggunaan kewenangan dari pejabat kekuasaan itu harus didasarkan atas konstitusi

atau perundangan; dan salah satu prinsip penting dari pengaturan kekuasaan adalah

mempromosikan kekuasaan negara yang terbatas, jelas dan limitative. Di dalam

mengatur kewenangan dari kekuasaan, disertai juga dengan pengembangan prinsip

partisipasi publik dan akuntabilitas publik.

DI dalam berbagai dokumen dan tulisan yang berkaitan dengan tata pemerintahan

disebutkan bahwa ciri penting tata pemerintahan meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Memperhatikan kepentingan kaum paling miskin dan lemah [khususnya,

berkaitan dengan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya

pembangunan].

b. Prioritas politik, sosial dan ekonomi dibangun diatas dasar consensus.

c. Mengikutsertakan semua kepentingan di dalam merencanakan dan

merumuskan suatu kebijakan.

d. Transparansi dan pertanggungan jawab menjadi bagian inheren di dalam

seluruh sikap dan prilaku kekuasaannya;

e. Birokrasi pemerintahan dilakukan dengan efektif, efisien dan adil;

f. Supremasi hukum diletakan dan dilakukan secara konsisten.

Bab 13 Tata Kelola Pemerintahan__ 407

Rowland B. F. Pasaribu

Berdasarkan ciri-ciri penting tata pemerintahan seperti diatas ada beberapa unsur atau

prinsip utama di dalam suatu tata pemerintahan, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Partisipatif; membangun consensus;

b. Responsive;

c. transparan; efektif dan efisien;

d. membangun kesetaraan;

e. bertanggungjawab;

f. mempunyai visi strategis

Di dalam suatu assessment mengenai good governance yang dilakukan oleh

Partnership melalui Participative Governance Assesment [PGA] di 8 [delapan] kota di

Indonesia di introduksi gagasan Tata Kelola yang didefinisikan sebagai tata hubungan

kekuasaan dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya. Di dalam Tata Kelola itu

ada keberpihakan pada kepentingan publik dan kepentingan kalangan yang

dimarjinalkan.6

Ada 2 [dua] prinsip utama di dalam suatu Tata Kelola, yaitu: prinsip perspektif dan

prinsip mekanisme formal. Prinsip mekanisme formal meliputi: orientasi pada

kepentingan masyarakat, keberpihakan pada masyarakat yang lemah, keharmonisan,

kepemimpinan dan martabat manusia. Sementara di dalam prinsip mekanisme formal

meliputi : partisipasi, keadilan, persamaan hak, transparansi, supremasi hukum dan

akuntabilitas.

Ada 2 [dua] hal penting di dalam prinsip mekanisme formal, yaitu: indikator aturan

main dan pemberdayaan. Di dalam mewujudkan Tata Kelola kedua indikator itu harus

dilakukan secara bersamaan. Perubahan aturan main agar berpihak dan

mengakomodasi kepentingan publik dan kelompok marjinal harus disertai dengan

pemberdayaan dari daulat rakyat dan kalangan marjinal.

Konteks Pemilu dan Pembaruan Tata Pemerintahan yang baik

Pemilu harus diubah agar tidak sekedar menjadi pesta demokrasi semata, pemilu

harus diarahkan sebagai bagian penting dari proses investasi demokrasi. Di dalam

prosesnya, tidak hanya berbagai azas penting pemilu seperti: langsung, umum bebas

dan rahasia serta jujur dan adil harus dilakukan secara konsisten, tetapi pemilu juga

harus dilakukan tanpa kekerasan, mampu mengeliminasi potensi KKN dan secara

sungguh-sungguh mengaktualisasikan kesetaraan dan keadilan jender.

Lebih jauh dari itu, pemilu yang merupakan proses pergantian kekuasaan harus

diarahkan agar mampu memilih wakil rakyat yang punya integritas dan kompetensi di

bidangnya masingmasing. Para wakil rakyat itu beserta partai politiknya adalah

mereka yang mempunyai visi mengenai pembaruan tata pemerintahan, dimana visi itu

tercermin dari sikap dan prilakunya, dan diterjemahkan secara tegas di dalam

platform pada program partai.

Salah satu indikator utama dari keinginan dan keberpihakannya kepada pembarauan

tata pemerintahan dapat dilihat dari sikap dan prilaku kandidat dan partai pada aspek

anti korupsi. Anti korupsi menjadi fokus utama karena tidak akan mungkin terjadi

pembaruan tata pemerintahan bila korupsi masih menjadibagian dari watak dan

karakter kekuasaan.

Ada 3 [tiga] area penting untuk melacak hal ini, yaitu : pertama, pada proses pemilu.

Di dalam proses ini dapat dilihat, apakah partai mempunyai mekanisme yang jelas

mengenai system keuangan partai dan dana kampanye serta tidak mendapatkan uang

dari pihak yang potensial mempengaruhi independensi dan integritasnya; apakah

kandidat dan partai mampu mengendalikan dirinya untuk tidak menggunakan politik

uang di dalam penetapan daftar calon dan kampanye. Pendeknya, kandidat dan partai

mampu melepaskan dirinya dari issu politik uang di dalam setiap tahapan pemilu;

kedua, kandidat dan partai harus mampu menunjukan bahwa mereka mempunyai visi,

komitmen, program dan platform yang jelas di dalam pemberantasan korupsi. Mereka

juga bersedia menandatangani fakta integritas untuk tidak melakukan tindak pidana

korupsi di dalam kapsitasnya sebagai anggota legislative maupun pejabat publik;

ketiga, kandidat telah terbukti melakukan tindakan KKN ketika menjalankan

mandatnya sebagai anggota parlemen atau pejabat publik lainnya serta partai tidak

punya sikap dan program yang jelas untuk memberantas korupsi di dalam

pemerintahan terdahulu.

Berdasarkan uraian di atas, keberhasilan pemilu tidak bisa lagi diukur dari jumlah

partisipasi publik yang ikut terlibat di dalam pemilu saja atau setiap tahapan pemilu

telah di dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan dilakukan secara baik,

tetapi pemilu menjadi bagian tak terpisahkan di dalam mewujudkan pembaruan tata

pemerintahan dan gerakan anti korupsi menjadi salah satu focus utama dari kandidat

dan partai. Hal ini tercermin di dalam visi, komitmen, sikap, prilaku, program dan

platform kandidat dan partai.